Arsip regulasi dan aturan resmi yang relevan untuk pengguna jasa keuangan Indonesia. Daftar diambil dari database legal blueprint (26 aturan live) dan selalu perlu diverifikasi ulang pada sumber resmi terbaru.
Trust Center · Compliance
Update Regulasi
Perubahan aturan dan produk terbaru (News archive).
Terakhir diperbarui 14 Jun 2026
Archive live
Bursa Efek Indonesia
Critical
Stock Exchange
Data emiten dan perdagangan
Saham dan obligasi
Data emiten dan perdagangan mengatur saham dan obligasi dan menjadi rujukan penting saat membahas stock exchange.
Dipakai di: Investment research
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks investment research karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
Portal OJK Pasar Modal
Critical
Capital Market
Peraturan dan data pasar modal
Investasi dan perlindungan investor
Peraturan dan data pasar modal mengatur investasi dan perlindungan investor dan menjadi rujukan penting saat membahas capital market.
Dipakai di: Investment articles
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks investment articles karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
BPS Provinsi
High
Regional
Daftar website BPS provinsi
Data 38 provinsi
Daftar website BPS provinsi mengatur data 38 provinsi dan menjadi rujukan penting saat membahas regional.
Dipakai di: Regional pages
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks regional pages karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
BPS Data Nasional
High
Statistics
Statistik resmi Indonesia
Inflasi, ekonomi, sosial, regional
Statistik resmi Indonesia mengatur inflasi, ekonomi, sosial, regional dan menjadi rujukan penting saat membahas statistics.
Dipakai di: Data-driven articles
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks data-driven articles karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
SPT Tahunan Coretax DJP
Critical
Tax
Panduan lapor tahunan
Pelaporan SPT
Panduan lapor tahunan mengatur pelaporan spt dan menjadi rujukan penting saat membahas tax.
Dipakai di: Tax transactional content
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks tax transactional content karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
Belajar Pajak
High
Tax
Pusat edukasi pajak
Panduan perpajakan
Pusat edukasi pajak mengatur panduan perpajakan dan menjadi rujukan penting saat membahas tax.
Dipakai di: Tax content
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks tax content karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
Mekanisme PPh Orang Pribadi
Critical
Tax
Tarif progresif PPh OP
Pajak penghasilan
Tarif progresif PPh OP mengatur pajak penghasilan dan menjadi rujukan penting saat membahas tax.
Dipakai di: Tax guides and calculator
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks tax guides and calculator karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
Simpanan yang Dijamin
High
Guarantee
Jenis simpanan dijamin
Tabungan, giro, deposito, dll.
Jenis simpanan dijamin mengatur tabungan, giro, deposito, dll. dan menjadi rujukan penting saat membahas guarantee.
Dipakai di: Savings comparison
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks savings comparison karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
Syarat Penjaminan LPS
Critical
Guarantee
Syarat 3T
Kelayakan penjaminan simpanan
Syarat 3T mengatur kelayakan penjaminan simpanan dan menjadi rujukan penting saat membahas guarantee.
Dipakai di: Savings/deposit content
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks savings/deposit content karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
Infrastruktur BI-FAST
High
BI-FAST
Transfer ritel real-time 24/7
Transfer guide
Transfer ritel real-time 24/7 mengatur transfer guide dan menjadi rujukan penting saat membahas bi-fast.
Dipakai di: Payment tools
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks payment tools karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
Standar QRIS
High
QRIS
Quick Response Code Indonesian Standard
Pembayaran QR dan lintas negara
Quick Response Code Indonesian Standard mengatur pembayaran qr dan lintas negara dan menjadi rujukan penting saat membahas qris.
Dipakai di: QRIS guide
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks qris guide karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
Halaman Sistem Pembayaran BI
High
Payment System
Sistem pembayaran Indonesia
APMK, uang elektronik, infrastruktur
Sistem pembayaran Indonesia mengatur apmk, uang elektronik, infrastruktur dan menjadi rujukan penting saat membahas payment system.
Dipakai di: Payment education
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks payment education karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
Daftar Penyelenggara ITSK
High
ITSK
Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan
Status agregator/pemeringkat
Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan mengatur status agregator/pemeringkat dan menjadi rujukan penting saat membahas itsk.
Dipakai di: Comparison partners
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks comparison partners karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
Direktori LPBBTI OJK
Critical
Fintech Lending
Daftar penyelenggara berizin
Status izin fintech lending
Daftar penyelenggara berizin mengatur status izin fintech lending dan menjadi rujukan penting saat membahas fintech lending.
Dipakai di: Pinjol comparison and safety
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks pinjol comparison and safety karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
POJK No. 3 Tahun 2023
High
Literacy
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Program literasi dan inklusi
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan mengatur program literasi dan inklusi dan menjadi rujukan penting saat membahas literacy.
Dipakai di: Educational content
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks educational content karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
POJK No. 22 Tahun 2023
Critical
Consumer Protection
Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Prinsip perlindungan, informasi, pengaduan
Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur prinsip perlindungan, informasi, pengaduan dan menjadi rujukan penting saat membahas consumer protection.
Dipakai di: Product reviews and complaints
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks product reviews and complaints karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
PP No. 71 Tahun 2019
Critical
Electronic Systems
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Kewajiban PSE dan sistem elektronik
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban pse dan sistem elektronik dan menjadi rujukan penting saat membahas electronic systems.
Dipakai di: Website operations, security
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks website operations, security karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
UU No. 1 Tahun 2024
Critical
Electronic Information
Perubahan Kedua UU ITE
Transaksi elektronik dan kewajiban PSE
Perubahan Kedua UU ITE mengatur transaksi elektronik dan kewajiban pse dan menjadi rujukan penting saat membahas electronic information.
Dipakai di: Digital services and user content
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks digital services and user content karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
UU No. 27 Tahun 2022
Critical
Privacy
Pelindungan Data Pribadi
Pemrosesan dan hak subjek data
Pelindungan Data Pribadi mengatur pemrosesan dan hak subjek data dan menjadi rujukan penting saat membahas privacy.
Dipakai di: Forms, analytics, newsletter, quiz
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks forms, analytics, newsletter, quiz karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
UU No. 4 Tahun 2023
Critical
Financial Sector
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Reformasi sektor keuangan
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur reformasi sektor keuangan dan menjadi rujukan penting saat membahas financial sector.
Dipakai di: Regulation updates
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks regulation updates karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
UU No. 21 Tahun 2011
High
Financial Regulator
Otoritas Jasa Keuangan
Kewenangan dan fungsi OJK
Otoritas Jasa Keuangan mengatur kewenangan dan fungsi ojk dan menjadi rujukan penting saat membahas financial regulator.
Dipakai di: All financial content
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks all financial content karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
UU No. 7 Tahun 2011
Medium
Currency
Mata Uang
Penggunaan Rupiah
Mata Uang mengatur penggunaan rupiah dan menjadi rujukan penting saat membahas currency.
Dipakai di: Payment content
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks payment content karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
UU No. 24 Tahun 2004 beserta perubahannya
High
Deposit Guarantee
Lembaga Penjamin Simpanan
Penjaminan simpanan dan resolusi bank
Lembaga Penjamin Simpanan mengatur penjaminan simpanan dan resolusi bank dan menjadi rujukan penting saat membahas deposit guarantee.
Dipakai di: Savings/deposit articles
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks savings/deposit articles karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
UU No. 21 Tahun 2008
High
Syariah
Perbankan Syariah
Dasar perbankan syariah
Perbankan Syariah mengatur dasar perbankan syariah dan menjadi rujukan penting saat membahas syariah.
Dipakai di: Syariah products
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks syariah products karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
UU No. 10 Tahun 1998
High
Banking
Perbankan
Dasar kegiatan perbankan
Perbankan mengatur dasar kegiatan perbankan dan menjadi rujukan penting saat membahas banking.
Dipakai di: Banking education, deposits, credit
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks banking education, deposits, credit karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.
UU No. 8 Tahun 1999
High
Consumer Protection
Perlindungan Konsumen
Hak dan kewajiban konsumen/pelaku usaha
Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen/pelaku usaha dan menjadi rujukan penting saat membahas consumer protection.
Dipakai di: Privacy, disclosure, complaint, advertising
Dampak praktis: Aturan ini relevan untuk konteks privacy, disclosure, complaint, advertising karena memengaruhi prosedur, disclosure, atau kepatuhan yang harus diperhatikan pengguna dan publisher.
Langkah lanjut: Baca teks aturan resmi, cocokkan pasal atau ketentuan terbaru, lalu gunakan hanya sebagai pijakan awal sebelum mengambil keputusan.